View of Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi di Polres Kuningan)

Return to Article Details Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi di Polres Kuningan) Download Download PDF