Efektivitas Regulasi dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Indonesia

Dela Meilany

doi:10.25134/savana.v1i03.271

Authors

Dela Meilany Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25134/savana.v1i03.271

Keywords:

Regulation; Implementation; Illegal Coal Mining.

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of regulations and legal implementation regarding illegal coal mining in Indonesia, focusing on a case study of case No. 210/Pid.Sus/2024/PN Bta. Illegal coal mining (PETI) is a serious problem with negative environmental, social, and economic impacts in Indonesia. This research uses a normative method, namely the literature review principle, which involves collecting and reviewing several sources. Despite various regulations governing legal mining activities, illegal mining practices remain rampant. In this context, this study analyzes the extent to which existing regulations, such as Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 23 of 2010, are implemented. Despite existing regulations, their implementation is hampered by factors such as inter-agency coordination, limited resources, and suboptimal community participation. Therefore, it is recommended to improve oversight, strengthen community participation, and implement policy reforms to improve the effectiveness of legal implementation regarding illegal coal mining in Indonesia.

References

Fernando, Tendi. “Pengaruh Geometri Jalan Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Pada Pengupasan Overburden Tambang Batubara.” Jurnal Riset Teknik Pertambangan, 2023, 71–76.

Gosal, Risaldi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” Lex Administratum 12, No. 3 (2024).

Hengki, Hengki, H Sudi Fahmi, And Ardiansah Ardiansah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, No. 5 (2024): 5473–81.

Hira, Rr Halimatu, Yolanda Savvira, And Yunika Tresia. “Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Sektor Pertambangan Melalui Penguatan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia.” Jurnal Anti Korupsi 11, No. 2 (2022): 1–20.

Madjid, Neni Vesna, And Mekky Putra. “Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan.” Unes Law Review 5, No. 4 (2023): 1437–46.

Maulana, M Rafli, And Arif Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2023, 11–16.

Nugraha, Trias. “Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal.” Savana: Indonesian Journal Of Natural Resources And Environmental Law 1, No. 01 (2024): 1–8.

Putri, Tamara Sujarwo, And Sri Setyadji. “Tinjauan Hukum Pelaku Usaha Tanpa Izin Usaha Pertambangan.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, No. 1 (2024): 12000–7.

Sinurat, Jikri, Rizkan Zulyadi, And Taufik Siregar. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan.” Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss) 5, No. 4 (2023): 3234–45.

Soeprijanto, Troeboes. “Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945.” Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan 12, No. 1 (2023): 55–66.

Syamsudin, Jailani. “Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Mineral Dan Batubara Perspektif Desentralisasi.” Jurnal Tana Mana 4, No. 1 (2023): 45–51.

Syamsumardian, Lisda. “Pengawasan Pemerintah Pusat Atas Kerusakan Lingkungan Pada Kegiatan Tambang Batu Bara.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 9, No. 2 (2023): 28–64.

Tambunan, Monika Elisabeth. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin,” 2023.

Yulianingrum, Aullia Vivi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana" Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan":(Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/Pn. Smr).” Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 9, No. 1 (2023): 1–11.

Yusuf, M Burhanuddin, Rustam Hs Akili, And Arifin Tumuhulawa. “Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana Pengangkutan Mineral Tanpa Izin Di Pengadilan Negeri Marisa.” Jurnal Hukum Bisnis 2, No. 2 (2024): 110–24.