Penerapan Kode Etik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Proses Penegakan Disiplin Anggota Kepolisian
Abstract
This research is motivated by the issue of the inconsistency between the implementation of the police code of ethics and the General Principles of Good Governance (AUPB) in the process of enforcing discipline among Indonesian National Police (Polri) members. The purpose of this research is to analyze the relationship between these two norms and to assess the conformity of police officials' actions with the AUPB principles in imposing sanctions. The method used is normative legal analysis with a case study approach based on Medan Administrative Court Decision Number 20/G/2025/PTUN.MDN. The results show that although the regulation of the Polri code of ethics is normatively aligned with the AUPB, its implementation in the case studied does not meet the principles of legal certainty, accuracy, openness, and proportionality because the ethics examination process was not carried out procedurally. It is concluded that the effectiveness of code of ethics enforcement is determined not only by the firmness of sanctions but also by the consistency of the AUPB application as a guarantee of legality and fairness in fostering discipline among Indonesian National Police (Polri) members.
References
Adam, Purnni Desi, and Paramitha Della Putu Narpaduhita. “Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan Desi” 05, no. 01 (2025): 385–92. https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.
2. Alamsyah, Prayudi Juni, Romadlon Adi, and Ali Fikri. “Kajian Hukum Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia” 3, no. 2 (2025): 51–62.
3. Annisa, Bebi, Fauzan Nazila, Rizky Fazlim, and April Febriansyah Siregar. “Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif” 3, no. 1 (2025): 18–24.
4. Gani, Iskandar A. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri,” n.d.
5. Hafendi, Doni, and Wilma Salalahi. “Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Uu Kepolisian Discretion” 5, no. 12 (2024): 1–24.
6. Hayani, Fitri, Indah Oktavia, Rindu Oktavia, Septa Adri Fania, Yulia Hanoselina, Rahmadhona Fitri Helmi, Prodi Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Padang. “Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik,” no. 4 (2024).
7. Hukum, Jurnal, Politik Dan, Ilmu Sosial, Melaniati Suharni, Kalistus Gaudensius, Wayong Huler, Bernadus Febryanto, Witarti Rabawati, Universitas Katolik, and Widya Mandira. “Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian,” no. 1 (2024).
8. Ikhsan, Fachrial, and Sulastri Dewi. “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial” 2, no. 2 (2025): 1–16. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796.
9. Jumadi, Muhammad Iqbal, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.” Indonesian Journal of Legality of Law 7, no. 2 (2025): 225–30. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222.
10. Kansil, Christine S T, and Sheren Regina Vedora. “Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian” 6, no. 4 (2024): 10158–63.
11. Maarif, Ihsanul. “Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif Dan Kolaboratif” 1, no. 1 (2024).
12. Makasuci, Rony, Yelia Nathassa Winstar, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, and Universitas Lancang Kuning. “Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum” 7, no. 1 (2024): 234–52.
13. Maria, Ana, Gadi Djou, Sri Hartati, and Heri Budianto. “Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara Atas Keputusan Administratif Yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AUPB )” 7, no. 12 (2024): 4671–76. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583.
14. Mulyana, Momon. “Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap” 02, no. 03 (2024): 17–26.
15. Nupu, Julio Alfian, Herli Audi Pondaag, and Maarthen Tampanguma. “Kajian Yuridis Kewenangan Ptun Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Tata Usaha Negara” 13, no. 04 (2024).
16. Purnomo, Chandra, Yetti, and Rudi Pardede. “Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Seleksi Penerimaan Anggota Polri Di Kepolisian Resor Rokan Hulu” 4, no. 1 (2025): 182–204.
17. Ramon, Fauzan, Subroto Rindang, and Arie Setyawan. “Prosedur Sidang Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia” 12, no. 2337 (2024): 1–18.
18. Rusjaidi, Rizky Ananda, Eddy Asnawi, and Oktapani Silm. “Implementasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Kepolisian Di Lingkungan Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Yang Melakukan Desersi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republ” 11, no. 1 (2025): 56–68.
19. Sulistiyono, Kartiko. “Kedudukan Dan Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Struktur Kepolisian Dari Asas Hukum Dan Hak Asasi Manusia The Position and Authority of Superiors Entitled to Impose Sanctions Within the Police Structure from the Perspective of Legal Principles” 8, no. 5 (2025): 2377–89. https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7540.
20. Zahra, Amanta, Vionanda Aliza Putri, Melani Fitria Devita Sari, and Dewi Rahmawati. “Pembinaan Disiplin Kerja Anggota Polri Di Polsek Koto Tangah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.” Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 1 (2023): 64–71. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i1.796.
Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu Hukum is licensed under a 