Penerapan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Sengketa Pembatalan Surat Keputusan Pertanahan: Studi Kasus Nomor 56/G/2024/PTUN/PLG)
DOI:
https://doi.org/10.25134/ulr.v3i1.1563Keywords:
Authority, Land Dispute, Abuse of AuthorityAbstract
The increasing number of land disputes in Indonesia indicates that the administrative decisions of the National Land Agency (BPN) are still frequently questioned, particularly regarding the limits of authority and procedural provisions. Consequently, this topic is critical to research as it creates legal uncertainty for the public. This study formulates two main problems: first, how the BPN's authority in regulating and canceling land decrees operates under positive law; and second, what the form and effectiveness of the BPN's legal defense are in disputes over the cancellation of decisions, specifically in Case Number 56/G/2024/PTUN/PLG. The objective is to determine the basis of the BPN's authority and assess the quality of the legal defense submitted when its decisions are challenged at the State Administrative Court (PTUN). This research employs a normative juridical method with a statutory approach, reviewing the Basic Agrarian Law (UUPA), Government Regulation (PP) No. 24 of 1997 and its amendments, and Law No. 30 of 2014. The results indicate that the issuance of the Land Ownership Certificate in Case No. 56/G/2024/PTUN/PLG was proven to have exceeded the territorial jurisdiction of the Palembang BPN and was deemed procedurally flawed. Therefore, the BPN's legal defense failed to refute the element of abuse of authority. This finding emphasizes the urgent need to improve procedural compliance and professionalism in land administration.
References
Anggoro, Firna Novi, ‘Ius Constituendum Harmonisasi Kontrol Yudisial Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan (Ius Constituendum Harmonizes Judiciary Control Against Abuse of Authority of Government Officials)’, 2024
Dira Marfirah, ‘Peran BPN Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. Medco E&P Malaka Dan Warga Gampong Panton Rayeuk Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur.’, 2025
Feibe Youla Lengkong, Toar N Palilingan, dan Harly Stanly Muaja, ‘Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan’, Lex Privatum, 8 (2023), 107–16
Ibrahim, Andi Sopian Idris Idris, ‘Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2025.
Koswara, Dedi Efa Laela Fakhriah, Konsekuensi Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Ganda Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan dengan Kepastian Hukum.’, 2024
Mangare, Sefni Sefti, Jemmy Sondakh, and Olga Pangkerego, ‘Persewaan Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Di Emplasmen Bonosare Lintas Surabaya – Panarukan Sebagai Hunian Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Peran Bpn Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor’, Jurnal Dinamika Hukum, 15 (2014)
Monasari, Septiani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Atas Hak Tanah Dalam Perspektif Hukum Nasional’, urnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 2025 <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8252>
Navita, Bemby Rosita Adelia Putri, ‘Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia’, 2025 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Nurhamani, Aditya, ‘Reforma Agraria dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian’, 2024
‘Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih’, Rfan, Moh. Dzul, 2024
Pinontoan, Ernichel S. G., Harly S. Muaja, and carlo A Gerungan, ‘Pengaturan Tanah Guntai dan Hak Kepemilikan Tanah di Sulawesi Utara dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960’, 2024
Pramesti, Gita Silva, ‘Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya’, 2024
Rahmadhani, Alifa Putri, ‘Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Pengganti Di Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat’, 2024
Resmi, Puji, ‘Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Akibat Sengketa Perjanjian Kepemilikan Hak atas Tanah (Studi Putusan Nomor 1590 K/Pdt /2020.PN Dmk)’, 2023
Rizhald, Muhammad Bayu, ‘Keraton dalam Dua Prinsip Sistem Pengelolaan Tanah Setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun 2012 dari Perspektif Hukum Nasional Indri Fogar Susilowati Abstrak’, Novum Jurnal Hukum, 2023
Rizky Adhitia, Muhammad, ‘Sengketa Persetujuan Tukar-Menukar Bidang Tanah (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor: 2200/01/HK2008 Tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karj’, 2025
Sidiq, Kesuma Noer, ‘Pemanfaatan Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Penegasan Batas Administrasi Wilayah (Studi Di Desa Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara)’, 2024
Sitompul, Helena Albright T, ‘Kedudukan Sur Edudukan Surat Keterangan Riwa Angan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Anah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan P Epemilikan Dan Penguasaan T Enguasaan Tanah Yang Dik Ang Dikeluarkan P Eluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahk’, 2024
Slamet, Yusuf, Almoravid Hasan, Suwitno Dungga, and Imran Yutye, ‘Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah, Journal Of Comprehensive’, 2 (2023), 31–41
Sutrisno, H, and A A N Maimory, ‘Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Kejahatan Di Bidang Pertahanan’, Jurnal Pahlawan, 7 (2024), 23–31
Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu Hukum is licensed under a 