Ambiguitas Hierarki dan Pengaturan Operasional DPR-DPRD: Studi Komparatif Kelembagaan Legislatif di Indonesia

Authors

  • Asyif Faozi Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia
  • Rofingatun Khasanah Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia
  • Aji Muhammad Guswara Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia
  • Zulfikri Akramul Akbar Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25134/ulr.v4i1.1873

Keywords:

: Hierarchy of Legislation, DPR RI, DPRD, Constitutional Law, Legislative Institutional Regulation, Legal Certainty, Institutional Governance

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komparatif dan normatif perbedaan pola pengaturan operasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan struktural dan hierarkis antara instrumen operasional lembaga legislatif pusat dan daerah yang berdampak pada ambiguitas hukum, potensi konflik norma, serta ketidakseragaman tata kelola kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini memetakan posisi Tata Tertib, Keputusan Pimpinan, dan Peraturan Internal DPR/DPRD terhadap hierarki formal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan operasional DPR RI bersifat terpusat dengan dasar delegasi eksplisit dari undang-undang organik serta konsisten secara vertikal. Sebaliknya, DPRD mengalami fragmentasi regulasi akibat pelimpahan kewenangan kepada peraturan daerah dan tata tertib yang belum memiliki penjenjangan hierarkis yang jelas. Implikasi yuridis dari kondisi ini mencederai asas kepastian hukum, menurunkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan, serta mengganggu akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi parsial terhadap undang-undang kelembagaan legislatif guna memberikan status hierarkis yang eksplisit bagi peraturan internal, harmonisasi mekanisme pengujian materiil, serta standardisasi kerangka operasional DPRD demi memperkuat koherensi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Author Biography

Asyif Faozi, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Student

References

Aden, R., “Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Status Hukum Tata Tertib Lembaga Negara”, Jurnal Konstitusi, vol. 18, no. 2, 2021, hlm. 245–268.

Arifin, M., “Delegasi Kewenangan Penyusunan Peraturan Internal Legislatif dalam Perspektif Asas Legalitas”, Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 12, no. 1, 2020, hlm. 89–112.

Bachtiar, A., “Fragmentasi Regulasi DPRD dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 19, no. 3, 2022, hlm. 301–324.

Cahyono, D., “Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Operasional Lembaga Perwakilan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 51, no. 4, 2021, hlm. 712–735.

Darmawan, I., “Posisi Tatib DPR dalam Hierarki Norma: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, vol. 15, no. 2, 2019, hlm. 145–168.

Fauzi, H., “Komparasi Pola Pengaturan Kelembagaan Legislatif Pusat dan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 27, no. 1, 2023, hlm. 55–78.

Ginting, R., “Tata Urutan Perundang-undangan Pasca UU No. 13/2022: Dinamika dan Tantangan”, Jurnal Konstitusi, vol. 19, no. 4, 2022, hlm. 412–435.

Hartono, S., “Legalitas Internal Lembaga Negara dan Batasan Kewenangan Delegasi”, Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 14, no. 3, 2022, hlm. 201–225.

Indriani, P., “Harmonisasi Peraturan Daerah dan Tata Tertib DPRD: Studi Kasus di Jawa Barat”, Jurnal Administrasi Publik, vol. 28, no. 2, 2021, hlm. 178–195.

Kurniawan, A., “Prinsip Stufenbau dan Aplikasinya dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional, vol. 10, no. 1, 2020, hlm. 33–56.

Lestari, D., “Akuntabilitas Kelembagaan Legislatif melalui Instrumen Operasional Internal”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 22, no. 3, 2022, hlm. 445–468.

Mahfud, M., “Kewenangan Konstitusional DPRD dan Batasan Otonomi Daerah”, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 50, no. 2, 2020, hlm. 290–315.

Nugroho, B., “Urgensi Pengakuan Hierarkis terhadap Peraturan Internal Legislatif”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 20, no. 1, 2023, hlm. 112–135.

Pratama, Y., “Dinamika Tata Tertib DPRD Pasca Revisi UU MD3”, Jurnal Politik Hukum, vol. 16, no. 4, 2021, hlm. 389–410.

Rahmawati, S., “Analisis Konflik Norma antara Perda dan Tata Tertib DPRD”, Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 13, no. 2, 2021, hlm. 155–178.

Santoso, E., “Asas Kejelasan Rumusan dalam Penyusunan Peraturan Kelembagaan”, Jurnal Konstitusi, vol. 17, no. 3, 2020, hlm. 275–298.

Setiawan, A., “Tata Kelola Legislatif dan Prinsip Good Governance”, Jurnal Administrasi Publik, vol. 26, no. 1, 2020, hlm. 99–122.

Subekti, R., “Judicial Review terhadap Instrumen Internal Lembaga Negara”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, vol. 16, no. 1, 2020, hlm. 67–90.

Wahyudi, D., “Fragmentasi Regulasi Daerah dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 52, no. 1, 2022, hlm. 145–168.

Zulkarnain, M., “Reformasi Tata Urutan Perundang-undangan: Kajian Kritis Pasca UU No. 13/2022”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 21, no. 2, 2023, hlm. 201–225.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Rajawali Pers, 2018.

Hamid, S., Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Prenada Media, 2019.

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, 2020.

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 2019 (terjemahan edisi revisi).

Mahfud MD, M., Hukum Tata Negara Indonesia: Perkembangan dan Dinamika, Rajawali Pers, 2021.

Masyhur, A., Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Sinar Grafika, 2020.

Nurhidayat, A., Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan, UI Press, 2019.

Paton, George W., A Textbook of Jurisprudence, Clarendon Press, 2018.

Soehino, Hukum Tata Negara: Kewenangan Lembaga Legislatif, Liberty, 2020.

Wicaksono, B., Asas-Asas Legislasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Prenada Media, 2022.

Downloads

Published

30-06-2026

How to Cite

Asyif Faozi, Rofingatun Khasanah, Aji Muhammad Guswara, & Zulfikri Akramul Akbar. (2026). Ambiguitas Hierarki dan Pengaturan Operasional DPR-DPRD: Studi Komparatif Kelembagaan Legislatif di Indonesia. Uniku Law Review : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4(1), 16–26. https://doi.org/10.25134/ulr.v4i1.1873