Penyalahgunaan Kewenangan (Abuse of Power) dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia Pasca-Reformasi: Perspektif Konstitusionalisme
DOI:
https://doi.org/10.25134/ulr.v4i1.1984Keywords:
Abuse of Power, Checks and Balances, Konstitusionalisme, Pembatasan Kekuasaan, UUD 1945.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dan efektivitas mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Reformasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah kesesuaian praktik bernegara terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abuse of power terjadi pada seluruh cabang kekuasaan: eksekutif cenderung mendominasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tanpa dasar kegentingan yang objektif; legislatif melemah akibat dominasi koalisi mayoritas yang menghasilkan undang-undang minim partisipasi publik bermakna; serta yudikatif menghadapi dilema antara menegakkan keadilan substantif dan risiko melampaui batas kewenangannya (judicial overreach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mekanisme checks and balances tersebut mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum yang dipicu oleh lemahnya instrumen kelembagaan, dominasi politik oligarki, serta masih rendahnya budaya konstitusional. Sebagai saran, diperlukan tiga langkah strategis meliputi penataan dan pemerketan mekanisme pengawasan antar-lembaga negara—termasuk penegasan kriteria subjektivitas Perppu—peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, serta penguatan budaya taat asas konstitusi di setiap tingkatan pemerintahan guna menjamin keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
References
Ansori, Lutfil. “Pembatasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” In Proceeding Aphtn-Han, 517–546, 2023.
Arifien, Bustanul, Hedwig A Mau, and Mardi Candra. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara.” Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta 2, no. 8 (2025): 179. https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583.
Fodhi, Azhari Sellomitha, Eky Lestari, Tyara Fridayanti Nuramalina, and Ghaida Raisya As-Syifa. “Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang.” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 3, no. 3 (2024): 26–37.
Hadi, Fikri, Farina Gandryani, and Fatma Afifah. “The Amendment of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in The Perspective of Constitutional Law Theory.” Wijaya Putra Law Review 4, no. 1 (2025): 61–84. https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/223/82.
Hadi, Syofyan. “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 4 (2023): 62–70.
Kristiawanto, Kristiawanto. “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara.” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas 14, no. 1 (2020): 7.
Madjid, Mario Agritama S W, and Muh. Ilham Akbar. “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Wacana Perubahannya.” Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 03 (2023): 152–162.
Maikel, Alfonda. “Tinjauan Yuridis Aktivisme Yudisial (Judicial Activism) Terhadap Konstitusionalitas Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
Maulana, Ichsan, and Zainal Arifin Hoesein. “Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia Dan Amerika Serikat Dalam Perspektif Konstitusi Di Kedua Negara.” Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum 4, no. 1 (2026): 2026. https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4025.
Maulana, Muhammad Iqbal, and Budi Kristanto. “Perubahan Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Lembaga Negara.” Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 8, no. 3 (2025): 4243–4253.
Muawiya, Siti. “Problematika Legal Drafting Dalam Peraturan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum.” Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum 9, no. 1 (2026): 53–60.
Nadira, Afifah Zahra. “Penerapan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Sengketa Pembatalan Surat Keputusan Pertanahan : Studi Kasus Nomor 56 / G / 2024 / PTUN / PLG ).” Uniku Law Review : Jurnal Kajian Ilmu Hukum 3, no. 1 (2025): 64–73.
Pratiwi, Dian, Icha Rahma Noveliasari, Bakti Fatwa Anbiya, Fitria Minnatul Izzah, and Muhammad Reyhan Fadiyasa. “Perjalanan Konstitusi Indonesia Dari Awal Periode Kemerdekaan Hingga Era Reformasi.” Jurnal Harmoni Nusa Bangsa 2, no. 1 (2024): 69–85.
Rasji, Rasji, Lila Graciella Yuwono, and Meiliani Meiliani. “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim: Analisis Terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.” Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 5, no. 1 (2025): 10.
Reininda, Violla, Muhammad Ihsan Maulana, Lis Diana Putri, and Yassar Aulia. Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan COVID-19. Kode Inisiatif, 2022.
Rishan, Idul. “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020): 219–240.
Rusdiana, Shelvi, Ampuan Situmeang, and Vivian Vivian. “Parliamentary Oversight in Lawmaking and the Balance of Power.” Jurnal USM Law Review 9, no. 3 (2026): 1520–1541. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/14040/7181.
Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positif Legislator.” Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | 1, no. 1 (2022): 1.
Tarigan, Ridwan Syaidi. Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024.






Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu Hukum is licensed under a