Reformulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Upaya Meminimalisasi Flypaper Effect Demi Efisiensi Alokasi Sumber Daya Publik

Authors

  • Asri Agustiwi Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia
  • Susilowardani Susilowardani Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia
  • Elvina Eka Damayanti Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25134/ulr.v4i1.1995

Keywords:

Flypaper Effect, Efisiensi Fiskal, Responsivitas Anggaran, Perimbangan Keuangan, Otonomi Daerah

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi anomali flypaper effect—kondisi ketika stimulus belanja daerah dari transfer pusat jauh lebih dominan dibanding dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)—terhadap efisiensi dan responsivitas anggaran daerah. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menelaah struktur regulasi perimbangan keuangan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah berdasarkan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah normatif dalam aturan perimbangan keuangan yang memicu ketergantungan fiskal berlebihan, mendistorsi prioritas belanja publik, melemahkan insentif pemda dalam mengoptimalisasi PAD, serta menurunkan akuntabilitas anggaran terhadap masyarakat lokal. Simpulan kajian menegaskan bahwa kerangka regulasi saat ini belum optimal dalam mendorong efisiensi alokasi anggaran dan kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip otonomi. Saran diperlukan reformulasi regulasi dan skema transfer pusat-daerah berbasis insentif kinerja, penguatan kerangka hukum daerah untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta peningkatan kapasitas institusional Pemda dan DPRD dalam perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil publik.

References

Antony, Antony, Lu Sudirman, and Ampuan Situmeang. “Legal Research Methodology as a Critical Epistemological Framework for Legal Argumentation and Legal Development.” Barelang Journal of Legal Studies 21, no. 1 (2026): 21–50.

Asnawi, Eddy, Birman Simamora, and Andrizal. “Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Jurnal Analisis Hukum 4, no. 2 (2021): 242–263. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047.

Atmari, Atmari. “Kritik Terhadap Dominasi Eksekutif Dalam Politik Anggaran: Tinjauan Teori Pemisahan Kekuasaan.” Jurnal Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik 8, no. 1 (2026): 1–14.

Fakriah, Fakriah, Muhammad Nasir, Lukman Lukman, and Edi Abral. “Dilema Alokasi Anggaran Publik: Kajian Tentang Struktur Pengeluaran, Trade-off, Dan Perilaku Fiskal Di Aceh.” In Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, 9:162–168, 2026.

Hardiana, Diah Riski. “Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal (Kebijakan Transfer Dana Ke Daerah Pada Realisasi Apbn 2021 Pasca Coronavirus Disease-19).” Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik 8, no. 2 (2023): 321–338. https://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/download/685/135.

Hartati, Sri, Tatiek Sri Djatmiati, and Abshoril Fithry. “Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Dalam Prinsip Kepastian Hukum.” Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 05, no. 02 (2026): 294–305.

Hudiana, Raihan. “Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Yang Islami.” Journal of Islamic Studies 3, no. 1 (2020): 18.

Indriyani, Anita, and Sugiyanto Sugiyanto. “Analisis Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi BPHTB (Studi Kasus Pemerintah Kota Magelang).” Journal of Public Administration and Local Governance 9, no. 1 (2025): 112–127.

Kurniawan, Agus. “Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi.” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2022): 59–76.

Muhtarom, Muhtarom. “Flypaper Effect Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Belanja Daerah Pasca Undang-Undang HKPD 2022 : Studi Panel Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Dan Jawa Barat.” Indo Green Journal 3, no. 3 (2025): 6–12.

Mustafid, Mustafid, and Darania Anisa. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.” Jurnal Jurisprudentia 4, no. 2 (2021): 1–10.

Muzawir, Muammar. “Accelerating Fiscal Independence Through Hybrid Digitalization: A Strategy To Mitigate Retribution Leakage In Pidie Regency.” Syariah: Journal of Islamic Law 8, no. 1 (2026): 88–98.

Nauval, Alendra, Mufti Rayhan, Tasya Nabila Huriyyatun, Nurlita Ayu Anggreini, and Thantowi Jauhari. “Konstitusionalisme Efisiensi Pada Pengelolaan Dana Daerah Dalam Konsep Desentralisasi Fiskal Constitutionalism Of Efficiency in Regional Fund Management Within the Framework of Fiscal Decentralization.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 12, no. 1 (2026): 49–79.

Pasalli, Maleakhi Samuel, Nurafifah Yamuna, and Pranaldo Gunawan. “Politik Hukum Kedudukan Wakil Presiden Dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.” Jurnal Hukum & Pembangunan 55, no. 4 (2025): 807–836.

Peni, Andreas, Ernawati Daeng, and Elisabeth D M Welin. “Paradoks Fiskal Indonesia: Desentralisasi Fiskal Dan Bayang-Bayang Sentralisasi Di Indonesia.” AP Unwira: Jurnal Administrasi Publik Unika Widya Mandira 3, no. 1 (2026): 55–69.

Pondaag, Audi Helri, Ollij Anneke Kereh, and Friend Henry Anis. “Kajian Yuridis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.” Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat 10, no. 1 (2024): 40–55.

Rafaqat Ahmad, Naveed. “Urban Water Service Delivery in Emerging Economies: Fiscal Sustainability, Cost Recovery, and Governance Performance.” International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA) 10, no. 3 (2025): 70–85.

Ramadhani, Magfirah Wahyu, Dwi Utami, and Ambarwati Akib. “Ilusi Fiskal Dan Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.” Media Akuntansi Perpajakan 11, no. 1 (2026): 33–40. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP.

Ramadhani, Magfirah Wahyu, Sri Utami, Nurul Chalisa Majiding, and Ambarwati Akib. “Flypaper Effect Dan Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan.” Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi 10, no. 2 (2025): 121–130.

Ridho, Muhammad Abdul Malik, and Diana Wijayanti. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan 1, no. 1 (2022): 71–81.

Rizki, Raden Achmad Nur, Tri Setiady, and I Ketut Astawa. “Kedudukan Otonomi Daerah Sebagai Peran Dalam Pembangunan Ekonomi.” Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 1, no. 3 (2023): 59–72.

Romadhan, Rifki. “Menakar Kemandirian Fiskal Daerah Dengan Flypaper Effect Di Indonesia Tahun 2024.” Lingkar Ekonomika 4, no. 2 (2025): 109–123.

Simbolon, Tiur Roida, Pratiwi Subianto, and Muhammad Farras Nasrida. “Desentralisasi Fiskal Dan Indeks Pembangunan Manusia : Peran Mediasi Belanja Daerah Dalam Perspektif Flypaper Effect Di Provinsi Kalimantan Tengah.” Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 5, no. 3 (2026): 1958–1078.

Triyulianto, Toni, Baiq Syafa Rizkia Nurvita, and Hidayaturahmi Hidayaturahmi. “Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum,.” Good Governance 20, no. 2 (2024): 111–128.

Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin Rifa’i, and Haris Budiman. “Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.” Constitution Journal 5, no. 1 (2026): 73–96.

Downloads

Published

30-06-2026

How to Cite

Agustiwi, A., Susilowardani, S., & Elvina Eka Damayanti. (2026). Reformulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah: Upaya Meminimalisasi Flypaper Effect Demi Efisiensi Alokasi Sumber Daya Publik. Uniku Law Review : Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4(1), 27–46. https://doi.org/10.25134/ulr.v4i1.1995