[1]
Afifah Zahra Nadira, “Penerapan Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Sengketa Pembatalan Surat Keputusan Pertanahan: Studi Kasus Nomor 56/G/2024/PTUN/PLG)”, ulr, vol. 3, no. 1, pp. 64–73, Jun. 2025.