KONSEKUENSI HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN SESUAI PASAL 1320 KUHPERDATA

Ahmad Jalaludin Arrodli; Andika Ramadhan; Anggita; Depi Dwi Pamungkas; Denis Zakia Muhammad; Dikha  Anugrah

Authors

Ahmad Jalaludin Arrodli Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Andika Ramadhan Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Anggita Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Depi Dwi Pamungkas Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Denis Zakia Muhammad Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Dikha Anugrah Universitas Kuningan

Keywords:

Agreement; Article 1320 of The Covenant; Defect of will

Abstract

Basically, in forming an agreement or contract must be based on the legal provisions governing the matter. The treaty is governed by article 1313 of the Covenant, whereas the legal conditions governing the treaty are regulated in article 1320 of that treaty. Nevertheless, any agreement that does not meet those conditions. One of them is a defect of the will that occurs in violation of article 1320 of the Covenant, and has its own consequences. So from that the author identifies into two formula problems, namely, related to the defect of will and the consequences faced according to article 1320 of the Covenant. The method used is normative-legal, i.e. seeking such a solution using the literature and regulations available. The result of such an interpretation is that the defect of will contained in a treaty is wrongful to the terms of an agreement in article 1320 of the Covenant and is due to the presence of elements of deceit, coercion, and fraud. In the application of the consequences, then the agreement can be cancelled because it relates to subjective conditions.

References

Jurnal

Anggradini, C. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas (Kajian Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/Pn.Tng). Jurnal Yudisial, 11(2). Https://Doi.Org/10.29123/Jy.V11i2.253

Chandraningtyas, A. (2024). Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 750-759.

Djunaid, A. A. R. R. (2024). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Yang mengandung Unsur Cacat Kehendak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance, 2(1)

Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1(2), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx

Ni Made Mirah Dwi Lestari, Budiartha, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1), 176–181. Https://Doi.Org/10.22225/Juinhum.3.1.4740.176-181

Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 5(1), 27–39. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208

Putra, F. M. K. (2017). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. Yuridika, 30(2), 232. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658

Sianturi, C. R., Aria, M. G., Choirunnisa, A. N., Nahriva, A. Z., & Surahmad, S. (2024). Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(4).

Sitepu, N. W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 4(2).

Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia. Justitia Jurnal Hukum, 4(1), 166–183.

Tunaswati, A., & Lisdiyono, E. (2023). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Karena Adanya Cacat Hukum Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt. G/2019/PN Sgr). Jurnal Akta Notaris, 2(1), 21-38.

Umami, A. M., & Dudy, A. A. (n.d.). Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia .

Wibowo, M. D., Armono, Y. W., Bidari, A. S., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., Hukum, F., Surakarta, U., & Shop, O. (2022). Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Obstacles in Implementation of the Terms of Legality of Agreements According To Article 132. Jurnal Justicia, 11(1), 1–10.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata