Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah

Abstract

Adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu implementasi dari konsep desentralisasi, hal tersebut dilandasi dengan adanya keinginan untuk merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang semula bersifat sentralistik menju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Akibat dari perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti adanya ketidaksesuaian  antara undang-undang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintahan daerah dan pembangunan daerah adalah ketergantungan yang kuat pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Ketergantungan itu terlihat jelas  dari aspek keuangan, yakni  pemerintah daerah kehilangan  keleluasaan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan penting dan ada campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pembangunan di daerah, terutama secara fisik memang cukup besar, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dan pusat sebagai akibat dari pusat juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat relatif rendahnya pendapatan asli daerah ( PAD ) dan dominannya transfer dari pusat. Dengan demikian, yang menjadi persoalaan dalam pembahasan kali ini adalah terkait konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana mengurangi terjadinya perseteruan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun upaya dalam mengurangi peluangan timblunya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diminimalisir dengan melakukan amandeman beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah.