Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam Menjamin Hak Cuti Bersyarat Narapidana

Authors

  • Dea Ananda Putri Universitas Kuningan
  • Haris Budiman Universitas Kuningan
  • Yani Andriyani Universitas Kuningan

Keywords:

Cuti Bersyarat, Narapidana, Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Cuti bersyarat merupakan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala prosedural yang menyebabkan keterlambatan atau penundaan pemberian hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang pemberian cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pemberian cuti bersyarat bagi narpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cuti bersyarat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, namun demikian, terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Permenkumham dan Undang-Undang, khususnya mengenai kewajiban pelunasan denda bagi narapidana korupsi yang tidak disyaratkan dalam undang-undang, tetapi diatur dalam Permenkumham. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan regulasi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan bahwa proses telah berjalan sesuai regulasi dengan dukungan berbagai pihak, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa stigma negatif terhadap narapidana. Simpulan Pengaturan cuti bersyarat narapidana di Indonesia telah diatur mulai dari konstitusi hingga regulasi teknis, namun terjadi pertentangan norma, khususnya terkait syarat bagi narapidana korupsi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti penolakan dari masyarakat, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana. Saran pemerintah diharapkan merevisi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta memperkuat kerja sama dengan Lapas dan Bapas dalam membeikan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung proses reintegrasi sosial narapidana secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Cuti Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan

References

Buku

Sudaryono Surbakti & Natangsa, “Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP,” in Muhammadiyah Unversity Press, 2017.

Artikel

Adhitya Putra Yuntoro and Mitro Subroto, “Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat,” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 8811–21.

Adnan, Muhammad Ali, Gideon Siringo Ringo, and Atika Sunarto. "Implementation of the Correctional System for Inmates in Class I Correctional Institution Medan." Journal of Law, Politic and Humanities 4.6 (2024): 2009-2019.

Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman

Fagan, Orlaith. “It Never Gets Easier”: Understanding the Adaptation and Shattered Realities of First-Time Prison Entrants and Their Loved Ones. Diss. National University of Ireland Maynooth, 2024.

Narawati, Made, et al. "Strategies of Formerly Incarcerated Balinese Women in Fighting Social Stigma." Udayana Journal of Law & Culture 9.1 (2025): 24-48.

Nugroho, T. A., Myharto, W. S., & Sadat, A. (2023). Transformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Implementasi Pembebasan Bersyarat dan Tantangan dalam Reintegrasi Narapidana ke Masyarakat (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam). Hal.21

Rama Fatahillah Yulianto and Ali Muhammad, “Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan,” Yustitia 7, no. 2 (2021): 173–84, https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139.

Susi Anjas Astuti “Penerapan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga Untuk Memperoleh Hak Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Kuningan” Skripsi, Perpustakaan Universitas Kuningan, 2023. Hlm. 182

wawancara dengan Bapak Yudhi selaku Penelaah Status warga Binaan, pada tanggal 17 Februari 2025

wawancara dengan Ibu Rani Wulandari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada tanggal 10 Maret 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Downloads

Published

2025-08-06 — Updated on 2025-08-06

How to Cite

Dea Ananda Putri, Haris Budiman, & Yani Andriyani. (2025). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam Menjamin Hak Cuti Bersyarat Narapidana. Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1), 1–18. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1197

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.