Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam Pemberian Izin Tempat Usaha Guna Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berkelanjutan

Abstract

Izin tempat usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang memberikan izin kepada seseorang atau badan usaha untuk menggunakan lokasi tertentu sebagai tempat menjalankan kegiatan usaha. Pemberian izin tempat usaha berguna sebagai legalitas bagi pemilik usaha untuk menjalankan bisnis dilokasi tertentu. Rumusan masalahnya menjelaskan Pengaturan dan implementasi pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Pengaturan pemberian izin tempat usaha di Indonesia dan implementasi pemberian izin tempat usaha di kabupaten Kuningan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan terkait pelaksanaan pemberian izin tempat usaha menghadapi beberapa faktor yang penghambat seperti kurangnya sosialisasi terkait alur pemberian izin dan pentingya menjaga pola ruang. sementara itu, dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2011-2031 menghadapi kesulitan yang dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Simpulan bahwa seluruh proses baik penetapan dan peralihan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi yang efektif oleh perangkat daerah maupun instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha. Saran agar pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi terhadap kebijakan penataan ruang dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, serta evaluasi berkala dengan instansi terkait dalam proses pemberian izin tempat usaha.