Kebijakan Koperasi Merah Putih Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah

Authors

  • Heni Saadah Universitas Swadaya Gunung Jati

Keywords:

Koperasi, Merah putih, Otonomi Daerah, Kebijakan

Abstract

Kebijakan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perekonomian rakyat berbasis kelembagaan koperasi di tingkat daerah. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal kewenangan, peran, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Koperasi Merah Putih serta implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Merah Putih pada prinsipnya sejalan dengan semangat otonomi daerah karena mendorong kemandirian ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemberdayaan pemerintah daerah agar kebijakan Koperasi Merah Putih dapat berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

References

Jurnal:

Anjania Rayi Saputri, Subandriyo, Muhammad Iqbal Hardiyan, Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan, Journal of Society Bridge, Volume 3 Nomor 2 Mei 2025, hlm. 95-106. DOI: https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83

Antonius Sasana Talino Pabayo, The Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia, Journal of Local Government Issues(LOGOS), Volume 8(1) (2025), hlm. 142-160. DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646

Blane D. Lewis, Indonesia’s New Fiscal Decentralisation Law:A Critical Assessment, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 59, No. 1, 2023, hlm. 1–28. DOI: https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Brianta Petra Ginting, Atma Suganda, Sineerat Suasungnern, The Concept Of The Rule Of Law In The Indonesian Constitution, Sibatik Journal, Volume 3, No.12 (2024), 1291-1300. DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i12.2543

Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Siti Kunarti, Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden, USM Law Review, Vol. 8 No .2Tahun 2025, hlm. 903-922. DOI: https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031

Hummel, D., & Kusumasari, B. Local Government Financial Performance and Decentralization in Indonesia. State and Local Government Review, Vol 57 No. 1, (2025), hlm. 1-25. DOI: https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Hutajulu, H., & Agusmidah, A. Implementasi Kebijakan Koperasi di Era Otonomi Daerah: Perspektif Sistem Hukum. Injects: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Volume 14, No (1), (2025), hlm. 45–60. DOI: https://doi.org/10.53695/injects.v6i2.1484

Ida Bagus Brahma Kusuma, I Wayan Gde Wiryawan, I Wayan Eka Artajaya, Problematika Perlindungan Upah Pekerja Pada Unit Usaha Desa Adat (Baga Utsaha Padruen Desa Adat) Dalam Perspetif Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum Saraswati (JHS),Volume. 07, Nomor 01, (2025), DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2

Jamilaha, dkk, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, Volume 2 No. 5, Mei 2025, hlm. 898-912. DOI: https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198

Joni Helandri, dkk, Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3, No. 1 Agustus 2024, hlm. 39-60. DOI: https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.888

Meli Syafitri, Achmad Jaka Santos, Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia, Karimah Tauhid, Volume 4, Nomor 4, (2025), hlm. 2248-2257. DOI: https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.18674

Putra Ariandy, dkk, Identifikasi Tantangan dalam Implementasi Program Koperasi Merah Putih, Inovasi Pembangunan–Jurnal Kelitbangan, Volume 13 No. 2, 2025, hlm. 1-8. DOI: https://doi.org/10.35450/jip.v13i2.1265

Rixvan Afgani, Ike Wanusmawatie, Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025, hlm. 22375-22383. DOI: https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30167

Setia Megawati Hutajulu, Agusmidah, The Position of Legal Culture in the Legal System and Social Life, International Journal of Economic,Technology and Social Sciences, Volume 6, Number 2, hlm. 385-391. DOI: https://doi.org/10.53695/injects.v6i2.1484

Tommy Anggriawana, Susilob, Ferry Prasetyia, Does Indonesian Fiscal Decentralization Lead to Local-Central Fiscal Dependency?, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol 11, No1, 2025, hlm. 117-125. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.11

Vidyattama, Y. Decentralization and Fiscal Autonomy at the Subnational Level in Indonesia. Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 38 No. 3, (2021), hlm. 320-335.DOI: https://doi.org/10.1355/ae38-3c

Yusni Fitri Mardiana, Reka Dewantara, Diah Aju Wisnuwardhani, Disharmony in the Establishment of the Merah Putih Village Cooperative from the Perspective of Cooperative Principles, International Journal of Bisnis, Law and Education, Volume 6, Number 2, 2025, DOI: DOI: https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1310

Sumber lain-lain:

Direktur Eksekutif APEKSI menjadi salah satu narasumber kegiatan diskusi publik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bertema Otonomi Daerah di Ujung Jalan? Refleksi Implementasi Otonomi Daerah Tahun 2025, 17 Desember 2025, https://apeksi.id/refleksi-implementasi-otonomi-daerah-tahun-2025/

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Downloads

Published

2026-08-27

How to Cite

Heni Saadah. (2026). Kebijakan Koperasi Merah Putih Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah. Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 2(1), 116–136. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1309