Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kuningan
Keywords:
Kewenangan, Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan, PenyelenggaraanAbstract
Arus globalisasi dan modernisasi, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan di tingkat daerah menjadi isu penting yang menuntut perhatian serius. Negara berkewajiban menyediakan layanan kesehatan yang merata dan bermutu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Kuningan menjadi salah satu daerah yang relevan untuk dikaji, khususnya dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, yang kerap menunjukkan perbedaan kualitas layanan antara peserta BPJS dan non-BPJS. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana kewenangan BPJS Kesehatan dalam menjamin hak atas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuningan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengandalkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki peran yang cukup besar dalam menjamin akses layanan kesehatan. Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesenjangan mutu pelayanan antara peserta BPJS dan non-BPJS serta persoalan administratif yang dihadapi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses melalui sistem BPJS, serta penanganan yang lebih profesional terhadap hambatan yang dihadapi di lapangan, agar hak atas kesehatan benar-benar terwujud secara menyeluruh di Kabupaten Kuningan.
References
Buku:
Effendi, J., & Ibrahim, J. Metode Penelitian Hukum. Depok: Prenadamedia Group. 2016.
Soekanto, S., & Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
Khariza, H. A. Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” Kebijakan dan Manajemen Publik. Surabaya. 2015.
Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., et al. Metodologi Penelitian Hukum. Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA. 2023.
Jurnal:
Afifah, W., & Paruntu, D. N. Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, 150-169. 2015.
Afrinald Rizan, ‘Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Persfektif Teori Penegakan Hukum) Afrinald Rizhan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu’.
Anwar, A. Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan. Sasi, 23(2), 149-160. 2018.
Ardinata, M. Tanggugng Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Ham, 11(2), 319-332. 2020.
Aria Yuditia, Yusup Hidayat, Suparji Achmad, Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Vol. Vi Nomor 1 Januari Tahun 2021 Hal 48-49
Bo’a, F. Y. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21-49. 2018.
Choiri, S. Implementasi Program Bpjs Kesehatan Di Puskesmas Bandarharjo Semarang Utara (Doctoral Dissertation, Faculty of Social and Political Science). 2017.
Deni Setiyawan, S. H., Rahmad, N., Wardana, D. J., & Sh, M. Hukum Kesehatan. Inspirasi Pustaka Media. 2023.
Essy Zulfiani Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan, Vol.1 No1. 1, 2020 81-95
Etik, I. K. J. Pengertian Hukum. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, 4, 11. 2020.
Faradila, D. Tinjauan Yuridis Hak Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). 2021.
Fheriyal Sri Isriawaty, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015 31-39
Firdaus, A., & Pakpahan, R. H. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19. Majalah Hukum Nasional, 50(2), 201-219. 2020.
Gunadi, A., & Nursida, I. Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Atas Ke Ikut Sertaan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17(1). 2019.
Halilah, S., & Arif, M. F. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(Ii). 2021.
Hidayat, D., & Hainadri, H. Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law as A Tool of Social Engineering). Datin Law Jurnal, 2(1), 66-75. 2021.
Hubaib Alif Khariza, “Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,” Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 : 13-1. 2015.
Hulmahaer, S. Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman. Supremasi Hukum, 15(2), 10-17. 2019.
Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. Peran Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia. Unes Law Review, 6(2), 4285-4292. 2023.
Husen, R. B. R. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Ciwaru Kab. Kuningan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2024.
Hutomo, P., & Soge, M. M. Persepektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyrakatan Militer. Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 1(1), 46-47. 2021.
Ika Widiastuti, Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Jawa Barat, Vol. 2 Nomor 2, Desember 2017 Hal 94. 2017.
Isriawaty, F. S. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(2), 1-10. 2015.
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Issn: 2302-2752, Vol. 7 Nomor2, Hal 37. 2018.
Johari, J. Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana. Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 118-127. 2021.
Junaidi, J. Peran Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-'Adl, 12(2), 234-244. 2020.
Kusnali, A., Rustika, R., Anggriani, R., Maimunah, S., & Budiman, H. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah Dalam Perspektif Hak Atas Kesehatan. Arena Hukum, 14(3), 567-586. 2021.
Latipulhayat, A. Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum. Sinar Grafika. 2021.
Liya, P. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Bpjs Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). 2023.
Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768-789. 2021.
M.Hum Dr. H. John Kenedi., Sh., Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukun di Indonesia, Ed. By M.H Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag., Prof. H. S (Yogyakarta: Pustakapelajar). 2017.
Marâ, B., Sudjana, U., & Suryaman, A. Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan Bpjs Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1). 2020.
Mariyam, S. Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi). Serat Acitya, 7(2), 36. 2018.
Martitah, Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positif Legislatur?, Ed. Fajar Laksono Soeroso Layout, 2nd Ed, Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, Hlm. 256, Http://Lib.Unnes.Ac.Id/32391/, Diakses Pada 22 Agustus 2021. 2016
Medan, D. P., & Marpaung, P. Y. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Umum. 2019.
Mukhlish, M., & Zaini, Z. Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. Jurnal Fundamental Justice, 87-98. 2021.
Mustaqim, M., Fadhillah, L. F., Risqullah, M. R., Hidayat, S., Fauzi, M., Pataya, F. R., & Fauzan, A. R. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Kartu Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Beserta Permasalahannya. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 2598-2614. 2024.
Nainggolan, V., & Sitabuana, T. H. Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(6), 907-916. 2022.
Nasozaro, H. O. Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia. Warta Dharmawangsa, (58). 2018.
Nurdayanti, A. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Penerapan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Spm Bidang Kesehatan Di Kabupaten Berau Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang). 2022.
Nurdayanti, A. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Penerapan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Spm Bidang Kesehatan Di Kabupaten Berau Tahun 2020-2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang. 2022.
Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (Jphi), 2(1), 1-20. 2021.
Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, And Saeful Kholik, ‘Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern’, Jurnal Suara Hukum, 4. 224–42 . 2023.
Orlando, G. Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6(1). 2022.
Priyo Hutomo, Markus Marselinus Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer, Vol. 1, Nomor1, 52. 2022.
Rabiah, R., Adji, S. M., & Ramadhani, S. Implementasi Peraturan Bupati No 35 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kabupaten Bintan (Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). 2022.
Rahmah, D. A. Sistem Pengelolaan Yang Diterapkan Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 1-12. 2022.
Ringrih, I. A. Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kota Makassar= Implementation Of Public Health Center Accreditation Policy In Makassar City. 2022.
Rini, W. S. Peranan Street Level Bureaucracy Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi Tentang Peranan Rt/Rw Di Kota Depok). 2019.
Rozakiya, A. Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area). 2019.
Saimima, N. I. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Di Rsud Dr. Haulussy Ambon Provinsi Maluku. Hipotesa, 14(2), 69-77. 2020.
Sholikin, M. N. Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi. Majalah Hukum Nasional, 50(2), 163-182. 2020.
Siti Humulhaer, Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 15, Nomor 2, 14. 2019.
Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. Adminitrative Law & Governance Journal, 2(4), 686-696.
Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, Olume 2 Issue 4, Nov 2019 Hal 690-69
Solechan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan. Adminitrative Law & Governance Journal, 2(4), 686-696. 2019.
Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. Aspek Hukum Keberlakuan Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(1), 251-262. 2022.
Syahriyah Semaun, Juneda Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare (Analisisn Hukum Ekonomi Islam), Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 16 No 2 Hal 4. 2018.
Tan, D. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pemgetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478. 2021.
Wahono, L. N. F. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia). 2018.
Wiwik Afifah Dan Deasy N Paruntu, “Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” Mimbar Keadilan 119-210. 2015.
Yudithia, S. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. 2017.
Zulfahmi Nur, ‘Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan di Indonesia’, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6.1, 119. 2023. Https://Doi.Org/10.24853/Ma.6.1.119-142
Zulfiani, E. Kesadaran Hukum Peserta Mandiri Bpjs Kesehatan Dalam Pemenuhan Kewajiban Membayar Iuran. Jurnal Fakultas Ilmu Kesehatan, 1(1), 15-22. 2020.
Internet:
Gischa, S. (2023, Juni 7). Pengertian Peran Menurut Ahli. Retrieved from Kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli
HAM, K. (2021, January 7). Menyoal Pentingnya Hak Atas Kesehatan. Retrieved from KomnasHAM.go.id: http://WWW.Komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/7/1643/menyoal-pentingnya-hak-atas-kesehatan.html
Indonesia, J. M. (2018, September 14). Pelayanan Medis RSUD 45 Kuningan Buruk, Pasien BPJS diduga Dapatkan Perlakuan Diskriminasi. Retrieved from jurnalmediaindonesia.com: https://www.jurnalmediaindonesia.com/2018/09/pelayanan-medis-rsud-45-kuningan-buruk_91.html
Irwandi, I. (2023, November 14). Kades Sukamukti Kuningan Protes, Puluhan PBI BPJS Kesehatan Warga Miskin Dibekukan. Retrieved from KabarCirebon.pikiranrakyat.com: https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning/pr-2937359565/kades-sukamukti-kuningan-protes-puluhan-pbi-bpjs-kesehatan-warga-miskin-dibekukan?page=all
Mengenal Makna Kesehatan. (2021, August 24). Retrieved from pusatkrisis.kemkes.go.id: https://pusatkrisis.kemkes.go.id/mengenal-makna-kesehatan
Nisaka, Z. Y. (2017, August 3). Apa yang dimaksud dengan Teori Peran atau Role Theory? Retrieved from Dictio.id: https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-peran-atau-role-theory/8174/3
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan
Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ade Trian, Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddhian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
