Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah

Authors

  • Rama Aditiya universitas kuningan

Keywords:

APBD, Good Governance, penyelewengan, Pejabat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa prinsip dari Good Governance ini diterapkan di Indonesia, pada penelitian ini menulis menggunakan metode penelitian yuridis normative, yakni penelitian yang dimana sumbernya diambil dari penelitian terdahulu atau biasa disebutt juga dengan metode doktrinal. Penulis juga menambahkan pengaturan atau regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBD ini, regulasi tersebut diambil dari mulai Konstitusional sebagai hukum dasar (UUD NRI 1945), dan juga Undang-Undang secara khusus lainnya, seperti hal nya tentang Keuangan, pembendaharaan, dan mengenai tindak pidana korupsi. Dan dalam penerapannya terkadang masih terdapat ketimpangan hukum, atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan juga terdapat penindakan kasus yang sudah sesuai, seperti halnya pada kasus Zumi Zola Zulkipli seorang Gubernur Jambi yang melakukan tindakan suap kepada DPRD yang berakhir dengan denda administrative dan hhukuman pidana. Dengan adanya hal itu juga menunjukan bahwa Indonesia akan prinsip dari Good Governance masih belum maksimal.

References

Agustia Gafar , A Zarkasi, Hartati3. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 3 (2024): 7187–7204.

Aminah, Siti. “Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 4, no. 2 (2024): 3193–3204.

Arifin, Firmanul, and Anang Subardjo. “Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya.” Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 13, no. 4 (2024): 1–18.

Bagaskara, Mirza. “Kasus Suap Ketok Palu Eks Gubernur Jambi Zumi Zola, KPK Kembali Tetapkan 6 Tersangka.” Tempo.co, 2023. https://www.tempo.co/hukum/kasus-suap-ketok-palu-eks-gubernur-jambi-zumi-zola-kpk-kembali-tetapkan-6-tersangka--190221?utm_.

Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas. “Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak.” DIPONEGORO LAW JOURNAL 11, no. 13 (2022).

Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, Silfia Hanani. “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek.” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 6 (2025): 2226–36.

Hafidzh, Faiq Akmaluddin. “Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.” Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6, no. 5 (2024): 1363–73.

Iza, Ika Nurul, Muhammad Mujtaba Habibi, and Didik Sukriono. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.” Jurnal Civic Hukum 7, no. 4 (2022): 88–99.

Jamilah, and Puji Afriyeni , Chalis Ilham Zidny, Novia Hastuti. “Tata Cara Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis.” Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge 1, no. 3 (2024): 123–32.

Kadek, Gusti, and Sintia Dewi. “Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 4 (2022): 123–32.

Meyfy Merci Karuh, Tuti Widyaningrum. “Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri.” IBLAM LAW REVIEW 4, no. 1 (2024): 683–92.

Nabila Salsabila, Arief Budiono. “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan Keuangan Negara: ‘Pengawasan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum’ Nabila.” UMS Library, 2024, 1–20.

Nurul Habibah, Ersi Sisdianto. “Manfaat Penetapan Anggaran Biaya Dan Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian Dan Pendapatann Daerah Di Kota Bandar Lampung.” JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) 2, no. 4 (2024).

Pratama, Angga, Elwi Danil, and Azmi Fendri. “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Unes Law Review 6, no. 1 (2023): 1659–68.

Putu, Ni, and Tirka Widanti. “Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur.” Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, no. 1 (2022): 73–85.

Roza, Nelvia. “Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” Lex Renaissance 7, no. 1 (2022): 41–54.

Sofian. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Wujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih.” Journal of Science and Social Research 4307, no. 1 (2025): 142–46.

Trismanto, Andi. “Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2024.

Downloads

Published

2026-08-27

How to Cite

Aditiya, R. (2026). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Lingkup Pemerintahan Daerah. Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 2(1), 63–77. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1930