Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Sebagai Upaya Mewujudkan Good Ecological Governance

Abstract

Berdasar pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan  “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang”,  serta pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban Sebagai bagian dari integrasi negara hukum, maka setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, paper, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Wilayah Kabupaten Kuningan memiliki kekayaan yang melimpah dengan banyaknya Hutan, bukit serta kandungan air di dalamnya. Kekayaan tersebut merupakan modal dasar pembangunan Kuningan dengan orientasi besar pada kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Dengan aturan tersebut Kuningan bisa menjadi role model baru dalam tata Kelola lingkungan.