Peran Hukum terhadap Pengawasan Kekuasaan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Kebijakan Otonomi Daerah

Abstract

Hukum berfungsi mengatur, membatasi, dan mengawasi perilaku manusia, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagaimana dikemukakan John Austin dalam Soerjono Soekanto, manusia kerap bertindak di luar skema hukum karena dipengaruhi pengalaman dan tradisi, sehingga diperlukan instrumen hukum yang kuat untuk menjaga agar otonomi daerah berlangsung sesuai tujuan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berubah signifikan, menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi sekaligus pihak yang wajib mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada pusat. Penelitian ini mengkaji peran hukum dalam pengawasan otonomi daerah serta efektivitas mekanisme pengawasan hukum dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan instrumen pengawasan seperti DPRD, audit internal, dan evaluasi kebijakan telah tersedia, implementasinya masih lemah akibat intervensi politik, keterbatasan kapasitas aparatur, dan tumpang tindih kewenangan. Studi empiris juga menegaskan pentingnya kontrol internal yang profesional, transparansi, dan integritas aparat untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Kesimpulannya, pengawasan hukum terhadap otonomi daerah perlu diperkuat secara regulatif, struktural, dan kultural. Penguatan kapasitas birokrasi, profesionalisme aparatur, dan reformasi tata kelola menjadi kunci agar otonomi daerah dapat dilaksanakan secara akuntabel dan mendukung tujuan pembangunan nasional.