Konflik Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Izin Lingkungan Kawasan Industri Maluku Utara

Authors

  • Dea Rafika Asis Institut Agama Islam Negeri Ternate
  • Putri Nurul Hikmah Institut Agama Islam Negeri Ternate

Keywords:

Konflik Kewenangan, Izin Lingkungan, Kawasan Industri, Pemerintahan Daerah, Maluku Utara

Abstract

Penerbitan izin lingkungan kawasan industri di Provinsi Maluku Utara seringkali menimbulkan konflik kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum Berbagi otoritas dalam menerbitkan izin lingkungan, mengidentifikasi bentuk-bentuk otoritas konflik yang terjadi, serta menguraikan mekanisme penyelesaian otoritas konflik tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan ( pendekatan undang-undang ) dan pendekatan kontekstual ( pendekatan konseptual ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan berasal dari tumpang-tindih regulasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Hidup, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konflik kewenangan ini berdampak pada dampak terhadap hukum bagi investor dan masyarakat, serta berpotensi merusak kelestarian lingkungan hidup. Penyelesaian konflik memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pembentukan forum konsultasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

References

A. Buku

Gadjong, Agus Salim Andi. Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Harjono. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2018.

Hotma P. Sibuea. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Erlangga, 2017.

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2017.

Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty, 2016.

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Redi, Ahmad. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Safa'at, Muchamad Ali, dkk. Hukum Tata Negara Pasca Reformasi. Malang: Setara Press, 2020.

Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: P.T. Alumni, 2016.

Sinamo, Nomensen. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Permata Aksara, 2016.

B. Jurnal

Alofsen Sianturi, Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaandan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 8, August, 2023

Averin Dian Boruna Sidauruk, InterdependensiKewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, Vol.04, No.01 (2025)

Awaludin, Hamid. "Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Desentralisasi dan Kontrol Pusat." Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1 (2020): 45-68.

Evan Devaraa, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, Novasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1Oktober 2021

Iskan Habibi, Tumpang Tindih Perizinan Sektor Pertambangan dan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implikasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Dan Ketidakpastian Hukum, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Volume24/No2/Mei/2026

Ispriyarso, Budi. "Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 2 (2018): 133-148.

Koeswahyono, Imam. "Konflik Agraria dan Penguasaan Tanah di Kawasan Industri." Jurnal Arena Hukum, Vol. 12, No. 2 (2019): 301-320.

Mujiburohman, Dian Aries. "Perizinan Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja." Jurnal Pertanahan, Vol. 11, No. 2 (2021): 115-132.

Nur Namri Linggama, Toar N. Palilingan, Dani Pinasang, Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Manado Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vo. 13. No. 2. Jan. 2024

Putuhena, M. Ilham F. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Pertambangan." Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 1 (2020): 74-91.

Syurpana Nofanda, Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Perpanjangan Izin Lingkungan: (Studi Kasus Pt. Sas Di Provinsi Jambi), Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 1, 2026

Yusdianto. "Identifikasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 3, No. 2 (2016): 234-254.

Yusuf, Asep Warlan. "Perizinan sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik." Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 18, No. 1 (2017): 22-45.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Downloads

Published

2026-08-27

How to Cite

Dea Rafika Asis, & Putri Nurul Hikmah. (2026). Konflik Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Izin Lingkungan Kawasan Industri Maluku Utara . Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 2(1), 1–15. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1741

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.