Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Kajian Hukum Atas Kebijakan E-Government di Era Otonomi Daerah

Authors

  • Kadir Ikram Institut Agama Islam Negeri Ternate
  • Rifaldi Nasrun Institut Agama Islam Negeri Ternate

Keywords:

Transformasi Digital, e-Government, Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, SPBE

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan keniscayaan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masif. Kebijakan e-Government yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kerangka normatif utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan digitalisasi layanan publik. Namun implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan yuridis yang bersumber dari disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya perlindungan data pribadi warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara regulasi pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta membangun infrastruktur digital yang merata dan inklusif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

References

A. Buku

Asshiddiqie, Jimlly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Agus Dwiyanto. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Hadjon, Philipus M., et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2020.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016.

Kesowo, Bambang. Sistem Hukum Nasional: Bercermin Dari Sejarah, Menyongsong Masa Depan. Jakarta: Prenadamedia, 2021.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press, 2018.

Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto (ed.). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media, 2016.

Safa'at, Muchamad Ali. Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia. Malang: UB Press, 2020.

Sirajuddin dan Winardi. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2016.

Soemantri, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni, 2016.

B. Jurnal

Hariani, Faridah. "Hambatan Implementasi e-Government di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia." Jurnal Kebijakan Publik 12, no. 2 (2021): 115–130.

Kumorotomo, Wahyudi. "Tantangan e-Government dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas di Daerah." Jurnal Ilmu Pemerintahan 4, no. 1 (2019): 55–72.

Riewanto, Agus. "Rekonstruksi Hukum Otonomi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." Jurnal Rechtsvinding 6, no. 3 (2017): 385–402.

Setiyono, Budi. "Model Inovasi Pelayanan Publik Digital di Era Otonomi Daerah." Jurnal Ilmu Administrasi Publik 5, no. 1 (2021): 33–49.

Sukriono, Didik. "Pembaruan Hukum Pemerintahan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah." Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2020): 201–220.

Utama, Yos Johan. "Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018): 1–10.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

D. Laporan dan Dokumen Resmi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Evaluasi SPBE Nasional 2022. Jakarta: KemenPAN-RB, 2023.

Downloads

Published

2026-08-27 — Updated on 2026-08-27

How to Cite

Kadir Ikram, & Rifaldi Nasrun. (2026). Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Kajian Hukum Atas Kebijakan E-Government di Era Otonomi Daerah. Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 2(1), 31–45. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1744

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.