Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat: Kajian Yuridis Terhadap Pemerintahan Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Keywords:
Pemerintahah daerah, nagari, kesatuan masyarakat hukum adat, Sumatera Barat, Otonomi DaerahAbstract
Sumatera Barat memiliki keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia karena mempertahankan nagari sebagai satuan pemerintahan terendah yang berdasarkan kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau, berbeda dari pola desa yang berlaku secara nasional. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum pemerintahan nagari dalam bingkai hukum pemerintahan daerah Indonesia serta problematika implementasinya pasca-terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach ) dan pendekatan historis (Historical Approach ) , yang menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan daerah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan nagari mengalami pasang surut, mulai dari pengakuan sebagai kesatuan adat, penyeragaman menjadi desa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979, hingga pemulihannya melalui kebijakan “babaliak ka nagari” pasca reformasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 telah memberikan landasan bagi penguatan nagari sebagai desa adat, implementasinya masih menghadapi kendala harmonisasi kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, tumpang tindih fungsi Wali Nagari dengan Kerapatan Adat Nagari, serta lambannya penetapan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai tindak lanjut. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi vertikal antar-tingkatan pemerintahan serta percepatan harmonisasi regulasi agar filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dapat terwujud secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.
References
Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, “Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12, no. 1 (2023), https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093.
Dian Bakti Setiawan dan Neneng Oktarina, “Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat,” Unes Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (2023), https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300.
M. Ikbal, Maria Maya Lestari, dan Dessy Artina, “Pembentukan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Dikaitkan dengan Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat,” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 9, no. 1 (2022).
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 54–58; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021)
Muhammad Fakhri Aziz, Azwar, dan Bob Alfiandi, “Idiosinkrasi Pemerintah pada Stagnansi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat 7/2018 tentang Nagari,” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 11 (2022).
N. A. dan R. Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat,” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 469–483, https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342.
Rhevi Aliza, Tengku Rika Valentina, dan Roni Ekha Putera, “Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie),” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4, no. 4 (2024): 1052–1059, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2168.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),
Siagian, "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Miftahul Ilmi, Desip Trinanda

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.







