Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan)

Authors

  • Ihab Sihabuddin Universitas Kuningan
  • Iman Jalaludin Rifa'i Universitas Kuningan
  • Beben Muhammad Machtiar

Keywords:

Kewenanangan, Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian

Abstract

As the implementer of village autonomy, the village head plays a crucial role in development and community service. In carrying out their duties, the village head must maintain working partnerships and pay attention to community aspirations. Problems often arise in the process of appointing and dismissing village officials, which sometimes do not align with the principles of justice and need. Therefore, continuous evaluation is essential. This study aims to examine the authority and implementation of village heads in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, with a case study in Kuningan Regency. The study used an empirical juridical approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that village heads consult with the sub-district head before appointing or dismissing village officials. It is recommended that appointments be conducted through open bidding and the formation of an independent selection team for transparency and fairness.

References

Alpasah, Sugeng Dwiono, Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3Nomor 2 Mei 2025.

Gilang Nugraha Pratama,Eliyusnadi,Syafri Juana, Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, JAN Maha: Jurnal Administrasi Nusantara Maha, Vol. 5 No. 8, Agustus 2023.

Kencana Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Matias Kalikat Remijawa, Saryono Yohanes, Dhesy A. Kase, Problematika Eksekusi Putusan PTUN No. 56/G/2022/PTUN.KPG tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kondamara, Madani Legal Riview, Vol. 9 Nomor 1 Juni 2025.

Mochtar Kusumaatmaja, Kosep-konsep Hukum Pembangunan, Bandung, Alumni, Vol. 6 Nomor 1, 2016, DOI: 10.31289/jap.v6i1.1047.

Muchlis Sadzili, Siti Khoiriah, Thannu Setyawan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturann Perundang-Undangan Di Indonesia, Journal Of Constitutional Law Society, Volume 1, Number 2, September 2022.

Pratama, S. M., dan Pambudhi, H. D. “Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah.” JAH: Jurnal Analisis Hukum, Vol 4 Nomor 1, 2021, DOI: https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/295.

Rebecca Tanonggi, Donna O. Setiabudhi, Josepus. J. Pinori, Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Desa, INNOVATIVE: Journal ff Social Science Research, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025.

Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka-Press, Yogyakarta, 2021,

Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Suka-Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

Septia Dwi Tentri, Syahrul Maghfiroh,Tia Heni Viana, Muhammad Atha Fahrezi, Menyoal Pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang (Studi Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/Ptun.Sby), JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Volume 1 Number 1 (February 2025).

Shidarta, Shidarta. Bernard Arief Sidharta, Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2 (2020), DOI: https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476.

Sutjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan Ke 6, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2006.

Susanto, Sri Nurhari. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan Administrative Law and Governance Journal, Vol. 3, no. 3, pp. 430 - 441, Sep. 2020. https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430 - 441.

Yatminiwati, M. “Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:(Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”, ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak, Vol.1 Nomor 1, 2017, DOI: https://doi.org/10.30741/assets.vlil.5.

Downloads

Published

2025-08-06

How to Cite

Sihabuddin, I., Iman Jalaludin Rifa'i, & Beben Muhammad Machtiar. (2025). Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan). Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1), 19–36. Retrieved from https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1203

Similar Articles

<< < 1 2 

You may also start an advanced similarity search for this article.