Urgensi dan Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk Percepatan Pembangunan Daerah: Studi pada Kabupaten Bogor
Keywords:
Pemerintah Daerah, Daerah Otonomi Baru, Pelayanan PublikAbstract
Otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dtujuan dari adanya pemerintah daerah adalah untuk percepatan pembangunan, dan layanan publik yang mudah terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini ditujukkan untuk mengetahui kelayakan pemekaran daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor terhadap kualitas daerah dan pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif denngan lebih mmendalami pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor layak untuk dapat dimekarkan menjadi dua daerah otonomi baru, namun hal tersebut terhalang oleh kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemekaran daerah otonomi baru akan menimbulkan konsekuensi baik konsekuensi hukum, maupun dampak sosial terhadap masyarakat dan dampak yang signifikan terhadap kualitas Kabupaten Bogor yang mampu mendorong terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kualitas daerah yang baik dengan dibarengi dengan pemerintah yang baik dan tata kelola pemetintahan yang baik.
References
Jurnal:
Awalan (Aksara kawan LAN ), 09 Juli 2022. Pemekaran Papua: Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru.
Cahyadi, M. F., & Kurniawan, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 14(1), 1-24.
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149-163.
Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119-136.
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma praja 14, Juni 2021 Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Muksiin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah papua. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(2), 270-281.
Mulyadi, B., Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2023, August). Analisis pembentukan daerah otonom baru. In FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Vol. 25, No. 3, pp. 445-457).
Nasir, A., & Atmojo, M. E. (2022). Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(1).
Nurhasanah, A., Juanda, B., & Putri, E. I. (2018). Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur. Jurnal Tataloka, 282-294.
Rahim, A., Al Fikri, M. M., Hadi, S., Supriyono, S., & Warto, W. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4), 2151-2155.
Sinaga, A., & Frinaldi, A. (2024). Literatur Review: Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(1), 243-248.
Susetyo, D. B., & Purwono, N. (2021). Evaluasi Spasial Lokasi Kantor Pemerintahan Berdasarkan Model Area Layanan di Kabupaten Bogor. Majalah Ilmiah Globë, 23(2), 93-100.
Peraturan Perundang-undangan:
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Website Internet:
Badriah, Siti. Implikasi adalah : Pengertian Hingga Contohnya Dalam Kehidupan Nyata. Gramedia.Com
Izzati, Nur. (2024, 3 Mei). Jawa Barat Siap Lahirkan Kota Baru, Pemekaran 2 Daerah Terbaru Sudah Disetujui. Diakses pada 4 Mei 2024, https://www.ayobandung.com/umum/7912575481/jawa-barat-siap-lahirkan-kota-baru-pemekaran-2-daerah-terbaru-sudah-disetujui
Kompas.com. (2022, 10 Oktober). Profil Kabupaten Bogor. Diakses pada 26 April 2024, https://bandung.kompas.com/read/2022/10/10/163156378/profil-kabupaten-bogor?page=all
Sinaga, Rany. (2024, 17 Januari). Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat Desak Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor Segera Direalisasikan. Diakses pada 26 April 2024, https://www.radarbogor.id/2024/01/17/wakil-ketua-dprd-jabar-achmad-ruyat-desak-wacana-pemekaran-kabupaten-bogor-segera-direalisasikan/
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fatur Faturohman, Gefira Minhatul Maula, Shinta Putri Sanjaya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.







